Pemerintah punya anggaran untuk membantu pedagang kecil. Tapi pertanyaan pertama yang muncul selalu sederhana: siapa namanya, dan di mana alamatnya?
Dorongan dari pemerintah
Pada 2021, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian meminta Ikatan Pedagang Pasar Indonesia mendigitalkan datanya, supaya profil pedagang jelas dan tidak ada yang luput dari bantuan. Saat itu Kredit Usaha Rakyat tahun berjalan disebut sebesar Rp285 triliun dengan bunga 3%, dana yang cukup besar untuk disalurkan tanpa data yang akurat.
Pemerintah sempat menargetkan 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada 2024. Angkanya naik dari sekitar 8 juta pada 2020, menjadi 20,24 juta pada Oktober 2022, lalu sekitar 25 juta pada Desember 2024. Dari sekitar 64 juta UMKM yang ada, itu setara sekitar empat dari sepuluh usaha.
Bukan sekadar jumlah pendaftar
Pada 2022, Kementerian Koperasi dan UKM menegaskan yang diinginkan bukan hanya angka onboarding, tapi data "by name by address" yang akurat. Keterhubungan digital, menurut kementerian ini, berpotensi mempermudah UMKM mengakses pembiayaan dan pasar yang lebih luas.
Pemain swasta mulai bergerak ke arah yang sama. GudangAda meluncurkan produk pinjaman untuk mitranya, dan BukuWarung menandatangani nota kesepahaman dengan PNM untuk mendorong digitalisasi UMKM lebih jauh.
Ukuran keberhasilan yang bergeser
Dulu yang dihitung adalah berapa banyak UMKM yang mendaftar. Sekarang yang ingin diketahui adalah siapa mereka, dengan nama dan alamat yang jelas, dan seberapa aktif mereka bertransaksi. Pendaftaran bisa dicapai dalam semalam, tapi data yang bisa dipercaya butuh waktu bertahun-tahun untuk dibangun.
Ada satu pertanyaan terbuka yang layak diuji, bukan dianggap sebagai fakta: kalau warung mencatat penjualan dan utang pelanggannya secara rapi selama setahun, bisakah catatan itu dipakai sebagai bukti kemampuan bayar? Catatan transaksi itu seperti rapor. Sebelum ada rapor, orang menilai kemampuan murid dari cerita. Setelah ada rapor, ada dasar yang sama untuk dibicarakan semua pihak.